Kedudukan Pembukaan UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia

Kedudukan Pembukaan UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia

Kedudukan Pembukaan UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia – Pengetahuan atas kedudukan pembukaan UUD 1945 dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan pembahasan tentang hubungan antara Pembukaan dengan batang tubuh Undang Dasar 1945 serta hubungan antara pembukaan dengan Pancasila. Karena, di dalam Pembukaan Undang Dasar 1945 itulah tempat terdapatnya Pancasila sebagai filsafat negara secara formal yuridis. Pembukaan 1945 terdiri dari empat alinea dimana setiap alinea kalau ditinjau dari segi isinya memiliki spisifikasi tersendiri.

Pokok-pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945

Menurut penjelasan resmi dari Pembukaan UUD 1945, yang termuat dalam Berita Republik Indonesia tahun II No. 7, Pembukaan UUD 1945 mengandung Pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari UUD Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran tersebut adalah sebagai berkut.

• Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
• Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
• Negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan.
• Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Hakikat dan Kedudukan Pembukaan UUD I945

Walaupun Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan batang tubuhnya disahkan sebagai satu kesatuan, namun antara keduanya dalam ilmu hukum mempunyai kedudukan yang berbeda, yaitu Pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan di atas Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Adapun kedudukan Pembukaan UUD 1945 dalam Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Pembukaan UUD 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperinci Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah menyatakan proklamasi kemerdekaannya yaitu dalam suatu Naskah Proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno-Hatta atas nama seluruh bangsa Indonesia.

Proklamasi pada hakikatnya memiliki dua makna, yaitu suatu pernyataan tentang kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan-tindakan yang harus segera dilaksanakan berkaitan dengan proklamasi tersebut, artinya mulai detik proklamasi tersebut bangsa Indonesia menyusun negara yang merdeka yang memiliki kedaulatan sendiri untuk mewujudkan cita-cita bersama, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, material maupun spiritual. Dalam Pembukaan UUD 1945, baik pernyataan proklamasi (pada alinea ke-3) maupun tindakan-tindakan tentang pembentukan Negara Republik Indonesia terinci sejak alinea ke-3.

b. Pembukaan UUD 1945 memenuhi syarat adanya tertib hukum Indonesia Dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 ditemukan unsur-unsur yang menurut ilmu hukum merupakan syarat bagi adanya suatu tertib hukum di Indonesia, yaitu suatu kebulatan dari keseluruhan peraturan-peraturan hukum.

c. Pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental Di dalam suatu tertib hukum terdapat urut-urutan susunan yang bersifat hirarkis, dimana UUD (pasal-pasalnya) bukanlah merupakan suatu tertib hukum yang tertinggi. Di atasnya masih ada dasar-dasar pokok dari UUD ataupun hukum dasar yang tidak tertulis yang pada hakikatnya terpisah dari UUD atau hukum dasar yang tidak tertulis itu yang dinamakan Pokok Kaidah yang Fundamental. Berdasarkan unsur-unsur yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 maka menurut ilmu hukum tatanegara, Pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya telah memenuhi syarat sebagai Pokok Kaidah Negara yang Fundamental (Staats fundamental norm).

d. Pembukaan UUD 1945 merupakan sumber semangat bagi UUD 1945 Pembukaan UUD 1945, yang terkandung di dalamnya pokok-pokok pikiran yang inti sarinya adalah Pancasila, pada hakikatnya merupakan sumber semangat bagi para penyelenggara negara, para pemimpin pemerintahan, para penyelenggara partai serta golongan fungsional, dan seluruh alat perlengkapan negara lainnya.

e. Pembukaan UUD 1945 Mempunyai Kedudukan Kuat dan Tetap Sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, Pembukaan UUD 1945 memiliki hakikat kedudukan hukum yang kuat, bahkan secara yuridis tidak dapat diubah oleh siapapun, terlekat pada kelangsungan hidup negara. Pembukaan UUD 1945 sebagai dasar, rangka dan suasana bagi kehidupan negara dan tertib hukum Indonesia Dalam pengertian ini, isi yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 bilamana dirinci secara sistematis merupakan suatu kesatuan yang bertingkat dan berfungsi sebagai dasar, rangka, dan suasana bagi negara dan tertib hukum Indonesia

Sumber: https://www.jatikom.com/2018/11/kedudukan-pembukaan-uud-1945-negara.html#ixzz60ICiKruY